Selasa, 03 November 2009

SUBJEK HUKUM

WANITA BERSUAMI SAMA KEDUDUKANNYA DIMUKA HUKUM MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO.3 / 1963

Pada saat Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 / 1963 ini belum berlaku, wanita yang bersuami dianggap tak cakap dalam hukum. Karena setiap perjanjian jual-beli, perikatan dan kontrak bisnis yang dilakukan oleh pihak istri tidak sah dimata hukum apabila tidak ada izin dari suami.

Maka dari itu Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 / 1963 ini dikeluarkan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan pada suami. Karena menurut KUH-Per, salah satu orang yang dianggap tidak cakap hukum adalah wanita bersuami, jadi kegiatan yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan istri tidak akan memiliki kekuatan yang sah apabila tanpa izin dari suami.

Contoh :
Seorang wanita bersuami melakukan transaksi jual-beli tanah dengan broker tanah, maka disaat ratifikasi perjanjian jual-beli tanah harus ada keterangan bahwa suami dari wanita tersebut mengizinkan istrinya melakukan transaksi jual-beli tanah, karena apabila tidak ada izin dari suami maka perjanjian tersebut dianggap cacad hukum.

Untuk itu-lah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No 3 Tahun 1963 ke seluruh Pengadilan Negeri bahwa mulai berlakunya Surat Edaran tersebut wanita bersuami dianggap cakap hukum.



Adapun isi dari Surat Edaran Maahkamah Agung (SEMA) No.3 / 1963 seperti yang tertera dibawah ini :
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3/1963
Gagasan Menteri Kehakiman, Saharjo, S.H. itu dalam bulan oktober , 1962 ditawarkan oleh ketua Mahkamah Agung (R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.) kepada masyarakat melalui seksi Hukum dalam kongres MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia). Tawaran ketua Mahkamah Agung itu mendapat persetujuan bulat.
Sebagai konsekuensinya, maka Mahkamah Agung dalam surat edarannya no. 3/1963 sebagai yang diutarakan yang di atas, yang merupakan perubahan yang kedua sesudah tercetusnya UUPA, menganggap tidak berlaku lagi antara lain 7 buah kelompok terdiri dari 8 buah pasal dalam BW.
Dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung no. 3/1963 itu, beratilah, bahwa pandangan atau prakarsa Sahardjo, S.H. yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, disetujui penuh oleh Pengadilan Tertinggi di Negara Indonesia yang terselenggarakan pula pada masa ini dalam praktek peradilan di Indonesia ; dengan kata lain isi surat edaran Mahkamah Agung no.3/1963 itu telah menjadi hukum positif di Indonesia seperti putusan pengadilan negeri Bandung atas pasal 42 BW di atas dan tentunya oleh Pengadilan Negeri yang lain pada waktu-waktu mendatang.
Adapun kedelapan buah pasal yang dihapuskan itu dapatlah berturut-turut disebutkan dibawah ini :
1. Psl. 108 dan 110 BW :
Psl. 108 BW :
Seorang istri tidak diperkenankan menghibahkan, menggadaikan, memindah tangankan dsb. ataupun melakukan suatu pelunasan atau menerima suatu pembayaran masing-masing tanpa izin tertulis atau tegas dari suaminya.

Psl. 110 BW :
Seorang istri tidak diperbolehkan menghadap pengadilan tanpa izin suaminya.
Dengan dihapuskan kedua pasal diatas maka nyatalah kepada kita bahwa tidak ada lagi perbedaan hak antara suami-istri, ini semua berlaku untuk warga Negara Indonesia, sehigga istri dapat bertindak bebas melakukan tindakan hukumnya ataupun menghadap ke pengadilan, walaupuntidak ada izin dari suaminya.
1. Psl. 284 ayat 3 BW :
Pengakuan terhadap anak luar kawin dari seorang perempuan Indonesia oleh ayahnya mempunyai akibat terputusnya hubungan perdata anak tsb. Dengan ibunya.
CATATAN
1. Hubungan perdata yang diutarakan diatas berarti, bahwa si anak itu tidak lagi tunduk kepada hukum ibunya dan tidak boleh lagi mewaris dari ibunya ; namun si ibu itu tetap merupakan ibu si anak itu.
2. Hubungan luar kawin adalah hubungan seorang laki-laki bujangan dengan seorang perempuan bujangan, tetapi hubungan keduanya tidak ada pengesahan hukumnya.
3. Hubungan overspel (di dalam BW disebut zinah) : hubungan seorang laki-laki bujangan dengan seorang wanita yang masih ada dalam ikatan perkawinan orang lain atau sebaliknya hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang kedua-duanya masih ada dalam iakatan perkawinan dengan orang lain.
Menurut pasl 32 BW perkawinan antara keduanya tidak dapat dilakukan, sedang anak yang dilahirkan karena hubungan itu sekali-kali tidak boleh diakui berdasarkan pasal 283 BW.

1. Hubungan incest : (di dalam BW dikenal dengan istilah sumbang artinya hubungan yang tak menurut adapt) :hubunga antara seorang laki-laki dan seorang wanita karena ada hubungan keluarga atau darah yang masih dekat atau karena adanya periparan seperti yang dinyatakan dalam pasal 30 dan 31 BW.
Dengan dihapuskannya pasal 284 ayat 3 BW itu, maka pengakuan anak luar kawin dari seorang perempuan Indonesia oleh ayahnya tidak lagi berakibat terputusnya hubungan perdata antara si anak itu denagan ibunya. Dengan demikian bahwa Negara Indonesia terbukti tidak ada perbedaan atau deskriminasi antara semua warga Negara Indonesia.
1. Psl. 1238 BW :
Pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim, kalau gugatan itu didahului dengan penagihan tertulis (sommatie).
Dengan dihapuskannya pasal ini maka tanpa sommati orang dapat menagih utangnya.
1. Psl. 1460 BW :
Suatu barang tertentu yang dapat diperjanjikan untuk dijual, maka pada saat itu resikonya beralih ke tangan pihak pembeli, walaupun belum diadakan peyerahanatau levering atas barang tersebut .
Dengan dihapuskan pasal ini maka resiko atas musnahnya barang yang diperjanjikan untuk dijual, namun penyerahan atas barang itu belum dilakukan, beargantung kepada letak dan beradanya barang itu dan bergantung pula terhadap orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.




1. Psl. 1579 BW :
Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hedak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya.
Dengan dihilangkannya pasal ini dari BW, maka berarti, si pemilik barang berhak menghentikan sewa-menyewa itu. Lain dari pada itu dapatlah pula diajukan, bahwa pemilik rumah harus pula dimintai persetujuannya lebih dahulu tentngpemindahan SIP (surat izin perumahan atau VB = vestingsbesluit )atas rumah miliknya itu.
Disamping apa yang diutarakan diatas dapatlah kita perhatikan pula Psl. 10 ayat 1.b dalam peraturan pemerintah No. 49/1963, tgl. 3 Agustus 1963 (LN 1963 – NO. 89) tentang hubungan sewa – menyewa perumahan, yang menyatakan, bahwa :
Kepala KUP (kantor urusan perumahan) dapat menghentikan sewa-menyewa berdasarkan suatu tuntutan yang menyewakan, jika ia memerlukan perumahan itu untuk dipergunakan sendiri berdasarkan pertimbangan ekonomis dan keadilan sosial.
Bagaimana kalau rumah yang disewakan itu dijual atau salah seorang pihak meninggal?
Kedua kemungkinan ini tidak diatur dalam pasal 10 ayat 1, sub a-d, sehingga secara acontario dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa penjualan sebuah rumah atau kalau salah seorang meninggal (pihak penyewa atau yang menyewakan ) tidak mengakibatkan terhapusnya persewaan.



Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi :
1. Psl. 1575 BW persetujuan sewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya yang menyewa
2. Psl. 1576 BW : dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang di buat sebelumnya, tidaklah putus kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang (dst.). (yang dimaksud dengan barang dalam ketentuan ini tentulah tidak hanya terbatas kepada rumah saja).
1. Psl. 1602 X ayat 1 dan 2 BW :
Atas perjanjian kerja atau perubahan akan diberlakukan hokum Eropa/BW, kalau perjanjian kerja itu terjadi antara seorang majikan yang tunduk kepada BW dengan seorang budak kepada BW ; dan kalau pekerjaanyang akan dilakukan itu bersamaan dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh buruh yang tunduk kepada ketentuan BW, tanpa memandang maksud para pihak.
Dihapuskannya pasal ini karena didalamnya mengandung rasa deskriminatif antara orang Eropa dengan orang Indonesia.
1. Psl. 1682 BW :
Penghibahan barang-barang (kecuali benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang) harus dilakukan dengan akta notaries.
Dihapuskan pasal ini dari ketentuan hukum di Indonesia karena tidak sesuai dengan hukum adat yang tidak mengenal notaris dengan notariele-actenya. Di dalam hukum adat tidaklah diharuskan penghibahan itu dilakukan dengan akta notaris, namun cukup dilakukan dimuka kepala desa (umpama dalam penghubahan sebidang tanah atau sebuah rumah dsb.).
Dengan peraturan pemerintah /PP No. 10-tahun 1961, tgl. 23 Maret 1961 : tentang pendaftaran tanah (LN 1961- No. 28) dinyatakan bahwa camat adalah pejabat berwenang untuk membuat akta tanah (prhatikan selanjutnya : UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya )
KESIMPULAN
Dengan kebijakn-kebijakan yang diambil pemerintah untuk penghapusan pasal-pasal diatas ini sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, serta hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak bertentangan dengan adat, karena hukum-hukum yang berllaku itu masih menganut hukum Eropa / BW yang secara tidak langsung itu mempunyai dampak dekriminatif terhadap rakyat Indonesia.
Perubahan pasal-pasal ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang harus melakukan perubahan-perubahan atau membuat hukum atau undang-undang sendiri dari anak bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
• Asis Safioedin, S.H. Beberapa hal Tentang Burgerlijk Wetboek,Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

0 komentar:


Blogspot Template by Isnaini Dot Com. Powered by Blogger and Supported by ArchitecturesDesign.Com Beautiful Architecture Homes